Search results
29 de may. de 2024 · His running mate, Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Mohammad Mahfud, was a former Constitutional Court (MK) judge and comes from humble origins. PDI-P will frame the Prabowo ticket – comprising a former dictator’s son-in-law and the incumbent president’s son – as personifying elitism.
21 de may. de 2024 · Mahkamah Agung meyakini bahwa kepercayaan publik yang kokoh hanya dapat dibangun di atas capaian kinerja yang riil, serta penerapan nilai-nilai kelembagaan yang genuine dan konsisten. Salah satu cara meraihnya yaitu dengan meningkatkan integritas aparatur lembaga yang ada di dalamnya.
Hace 2 días · Mahfud Md Tanggapi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah: Destruktif, PKPU Sudah Benar. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud Md menilai putusan Mahkamah Agung atau Putusan MA soal batas usia calon kepala daerah pada Pilkada 2024 destruktif dan tidak progresif. Baca Selengkapnya.
13 de may. de 2024 · Maḥmūd was the sultan of the kingdom of Ghazna (998–1030), originally comprising what are now Afghanistan and northeastern Iran but, through his conquests, eventually including northwestern India and most of Iran. He transformed his capital, Ghazna (modern Ghazni, Afghanistan), into a cultural.
30 de may. de 2024 · Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD. [Suara.com/Yaumal] Suara.com - Mahfud MD turut mengkritik kebijakan Tapera yang baru diteken Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia memperingatkan agar pemerintah mendengarkan aspirasi publik terkait kebijakan tersebut.
Hace 6 días · Mahfud Md menilai demokrasi di Indonesia hampir mirip dengan proses kelahiran Nazisme dan Fasisme. Berikut pernyataan Mahfud. detikSumutRabu, 08 Mei 2024 18:30 WIB. Mahfud Md: Pemilu Selalu Curang, Sejak 2019 Kecurangan Juga Secara Vertikal.
29 de may. de 2024 · Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengingatkan terkait dampak buruk lainnya bila revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) disahkan DPR. Salah satunya, masa kerja hakim konstitusi Anwar Usman bisa bertambah 11 bulan.
